Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini berarti bangkrutnya sebagian perusahaan media di Indonesia?

Sebagian pihak ternyata memiliki pendapat lain. Menurut mereka, di Indonesia saat ini sedang terjadi ancaman serius bagi jurnalis dan kebebasan pers dari sebuah bentuk praktek yang dinamakan konglomerasi media. Pendapat tersebut menyeruak dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta pada tanggal 3 Maret 2010 lalu bertempat di gedung Dewan Pers dengan tajuk: “Konglomerasi Media: Ancaman atau Peluang bagi Kebebasan Pers?”

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Bambang Harymurti (Anggota Dewan Pers), Ignatius Haryanto (Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pers dan Pembangunan), dan Abdul Manan (Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen).

Ignatius berpendapat dampak dari praktek tersebut adalah terdistorsinya informasi bagi publik. Media massa kerap dijadikan corong penguasa, baik atas kepentingan ekonomi maupun politik. “Tidak banyak media yang hadir untuk membela kepentingan publik. Kebanyakan terjebak pada sensasionalisme dan komersialisme yang membabi buta,” ujar Ignatius.

Konsentrasi kepemilikan media juga kerap memicu maraknya pemutusan hubungan kerja. Dalih yang seringkali dikemukakan adalah masalah efisiensi, konvergensi dan sinergi. “Wartawan bekerja lebih banyak dengan upah yang sebisa mungkin ditekan. Soal kualitas informasi? “Maaf itu bukan bahasannya,” kata Ignatius.

Salah satu anggota Dewan Pers Bambang Harymurti segendang-sepenarian dengan Ignatius. Menurut dia, pelembagaan prinsip kebebasan pers hanya mungkin ditegakkan dengan sejumlah prasyarat. Beberapa diantaranya adalah penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat, keberadaan media publik yang independen, transparansi kepemilikan, keberimbangan posisi pemilik dan pengelola, pemisahan penyedia infrastruktur dengan penyedia konten dan keberagaman pers. “Kondisi tersebut saat ini masih jauh dari harapan,” ujarnya.

Meskipun hanya dua juri yang hadir, namun rapat sore hari itu berlangsung sangat efektif, tentunya sambil diselingi guyonan-guyonan khas Mas Wendo yang selalu membuat rapat menjadi lebih segar. Banyak hal yang dibahas serta diputuskan, termasuk diantaranya AAS akan membuat pengkategorian yang lebih jelas untuk liputan investigatif dan dokumenter agar semakin memudahkan jurnalis televisi yang akan mengirimkan karya mereka kemudian juga kemungkinan untuk membuat tema besar untuk setiap pelaksanaan AAS khusus bagi kategori televisi.

Sebenarnya, masih banyak lagi hal-hal yang diputuskan sore kemarin dan pastinya akan semakin membuat ajang AAS ini lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Penasaran? Tunggu tanggal mainnya ya…

Sesudah dirilis ke publik tanggal 11 Februari lalu, RPM Konten mendapat reaksi penolakan dari masyarakat. Di dunia maya, penolakan tersebut keras disuarakan lewat situs jejaring sosial Facebook dan Twitter, serta di situs seperti Politikana dan Tentukan.com. Di Tentukan.com, polling atas Penolakan RPM Konten adalah yang paling populer saat ini.

Di antara pasal-pasal dalam RPM Konten, ada beberapa yang dianggap paling kontroversial, yaitu pasal 7, 9, dan pasal 18. Di bawah ini adalah pasal-pasal tersebut:

Ketiga pasal ini banyak dikritisi karena berarti penyelenggara jasa multimedia - baik penyedia layanan internet, maupun penyedia konten - harus bertanggung jawab penuh dan melakukan sensor atas konten yang ada di layanan mereka padahal konten tersebut berasal dari pengguna, dan mungkin ada jutaan konten yang masuk di layanan mereka setiap harinya.

Bagi pers sendiri, munculnya RPM Konten ini akan semakin membahayakan posisi kebebasan pers karena bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. “Jika rancangan peraturan ini disahkan, maka pers Indonesia akan menghadapi era sensor dan bredel baru,” demikian menurut AJI.

Melihat isi rancangan ini, terlihat seolah pemerintah menganggap pelaku dan penyelenggara jasa multimedia seperti anak kecil yang perlu dikontrol 100% dan diukur tingkat kepatuhannya. Padahal, seperti halnya jurnalistik, ada mekanisme peer-review dan kontrol publik yang terkadang bahkan lebih efektif dibandingkan dengan peraturan pemerintah.

AJI mengakui bahwa untuk mengatur konten pers, baik cetak, internet, maupun penyiaran, pers di Indonesia sudah memiliki peraturan tersendiri yaitu Kode Etik Jurnalistik dan juga sudah ada lembaga-lembaga yang mengawasi kerja pers, yaitu Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, jadi tidak perlu lagi adanya peraturan-peraturan baru yang justru hanya akan membatasi gerak pers dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu pilar demokrasi tanah air.

Bagaimana menurut pendapat rekan-rekan?

Perdebatan seru berlangsung ketika rapat sampai ke pembahasan apakah perlu adanya perubahan untuk AAS 2010. Dan jawabannya: PERLU. Seluruh juri sepakat bahwa untuk membuat AAS ke depan sebagai ajang yang lebih berkualitas, perlu dilakukan beberapa perubahan, termasuk dari sisi kategori dan bidang yang akan dilombakan.

Mau tau perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi di AAS 2010? Tunggu tanggal mainnya…

Di tahun pertama penyelenggaraannya, ajang ini diminati oleh tak kurang dari 300 fotografer dari beragam media di seluruh Indonesia. Tak kurang dari 10.000 karya foto, baik yang telah dipublikasikan di media mereka masing-masing maupun yang belum, masuk ke meja panitia yang seluruhnya adalah anggota Pewarta Foto Indonesia.

Hadiah yang diperebutkan tak kalah menariknya. Trophi dan uang tunai sebesar Rp. 7 juta untuk pemenang pertama, Rp. 6 juta untuk pemenang kedua, dan Rp. 5 juta untuk pemenang ketiga siap untuk digondol oleh pemenang, diluar satu hadiah khusus yaitu Foto Terbaik yang akan mendapatkan satu buah kamera digital lengkap.

Galeri Nasional pun menjadi saksi malam penganugerahan Anugerah PFI pada tanggal 13 Februari silam. Total ada 8 kategori yang dilombakan, yaitu Seni & Budaya, Sosial, Olahraga, Hukum, Ekonomi, Politik, Foto Esai, serta Foto Terbaik.

Crack Palinggi, ketua panitia yang juga fotografer kantor berita Reuters, mengatakan ide awal pembuatan anugerah ini adalah untuk menghidupkan kembali sebuah penghargaan dengan tiga format acara sekaligus yaitu, perlombaan, pameran, dan pembuatan buku. “Pertama dan terakhir kalinya ada acara dengan format seperti ini adalah waktu tahun 1989 yang diadakan oleh PWI,” ujar Crack, yang juga beberapa kali menjadi pemenang kategori foto berita yang diselenggarakan Anugerah Adiwarta Sampoerna.

Menurut Crack, dari total 10.000 karya foto yang masuk, panitia kemudian mensortirnya dan sisanya hanya tinggal 3.026 karya yang dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Seno Gumira (seniman), Oscar Motulloh (LKBN Antara), Enny Nuraheni (Reuters), Kemal Jufri (freelance), dan Julian Sihombing (Kompas). Dua dari juri tersebut, yaitu Seno Gumira dan Oscar Motulloh juga menjabat anggota dewan juri Anugerah Adiwarta Sampoerna.

Dari penilaian juri-juri tersebut, muncullah nama-nama pemenang, diantaranya Rahmad Suryadi, fotografer Harian Seputar Indonesia koresponden Sumatera Utara pemenang kategori Sosial, Yudhi Sukma Wijaya dari Harian Jakarta Globe pemenang kategori Ekonomi, Made Nagi dari EPA pemenang kategori Seni & Budaya, Agus Susanto dari Kompas pemenang kategori Olahraga, Trisnadi dari Associated Press pemenang kategori Politik, PJ Leo dari The Jakarta Post pemenang kategori Hukum, dan Desmunyoto P Gunadi dari Jurnal Nasional pemenang kategori Foto Esai. Sementara untuk Foto Terbaik diraih Trisnadi dari Associated Press.

Selain malam penganugerahan, publik dapat menyaksikan foto-foto yang dilombakan melalui acara pameran yang diselenggarakan juga di tempat yang sama berlangsung hingga tanggal 7 Maret 2010.

Mudah-mudahan, dengan semakin banyaknya muncul ajang penghargaan jurnalistik, maka jurnalis tanah air akan semakin terdorong untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas sehingga di kemudian hari, mampu mendorong pertumbuhan masyarakat Indonesia yang berkualitas pula. Bagaimana pendapat rekan-rekan?

Organisasi jurnalistik yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta kalangan masyarakat pers lainnya berharap bahwa dengan penandatanganan ratifikasi perusahaan pers tersebut, perusahaan-perusahaan pers akan semakin profesional. Selain itu, publik juga akan lebih mudah mengenal media mana saja yang memenuhi standar dan mana yang tidak.

Agenda lain sebagai rangkaian acara peringatan adalah pembukaan Sekolah Jurnalistik Indonesia di Jakarta, Semarang, Makasar, Samarinda, Palembang, dan Pekanbaru. Sekolah jurnalistik ini juga dibuat dalam rangka meningkatkan standar kompetensi wartawan seluruh Indonesia.

Terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional, kami menanyakan beberapa rekan jurnalis mengenai pendapat mereka. Dan inilah hasil perbincangan kami:

BAGJA HIDAYAT (TEMPO)

Apakah Mas tahu hari ini hari pers nasional?
Tahu. Cuma kalau menurut saya, perlu ada koreksi. Tanggal 9 Februari itu ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional (HPN) kan karena bertepatan dengan deklarasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) (PWI didirikan pada tanggal 9 Februari 1946 dan HPN pertama kali dirayakan pada tanggal 9 Februari 1985 – red). Seharusnya, HPN itu dirayakan bertepatan dengan lahirnya koran Medan Prijaji, sebagai koran pertama yang diterbitkan oleh pribumi di Indonesia. Itu kayaknya yang sekarang lagi diperjuangkan sama AJI yaitu buat mengkoreksi tanggal peringatan HPN. (Medan Prijaji adalah surat kabar yang terbit di Bandung tahun 1907. Medan Prijaji dianggap sebagai surat kabar pertama Indonesia, sebab mulai dari pengasuhnya, percetakan, penerbitan dan wartawannya adalah pribumi Indonesia asli. Surat kabar ini didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo. Medan Prijaji menjadi koran pertama dikelola pribumi dengan uang dan perusahaan sendiri. Medan Prijaji berbahasa Melayu, terbit pertama kali pada Januari 1907 – wikipedia)

Apakah arti Hari Pers Nasional buat Mas?
Secara pribadi nggak ada ya. Cuma ya kayak hari-hari peringatan pada umumnya aja, kayak hari Sumpah Pemuda, 17 Agustus, Pendidikan Nasional. Di kantor juga gak ada perayaan apa-apa tuh. Biasa aja kok semuanya..hehehe.

Bagaimana menurut pendapat Mas kondisi pers saat ini?
Menurut saya, pers saat ini sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan meningkatnya persaingan diantara media, bisa menjadi introspeksi tersendiri terhadap media masing-masing. Ajang-ajang perlombaan, seperti Anugerah Adiwarta Sampoerna (AAS) juga penting keberadaannya untuk meningkatkan persaingan diantara jurnalis dan media. Dengan adanya persaingan, maka kualitas jurnalis dan media dalam menyajikan berita akan semakin baik. Yang beruntung dalam hal ini adalah publik. Publik menerima persaingan ini dalam bentuk semakin membaiknya kualitas pemberitaan yang mereka terima.
Apa harapan Mas terhadap pers Indonesia di masa mendatang?
Agar kualitas pers lebih baik sehingga mampu menyajikan liputan yang mendalam serta berita yang baik.

HENDRI FIRZANI (GATRA)

Apakah Mas tahu hari ini hari pers nasional?
Tahu.

Apakah arti Hari Pers Nasional buat Mas?
Secara pribadi gak ada. Di kantor juga gak pernah ada perayaan apa-apa. Mungkin karena gak banyak juga teman-teman yang tahu sejarah pers kita jadi tidak merasa terlibat

Bagaimana menurut pendapat Mas kondisi pers saat ini?
Pers sekarang semakin bebas, lebih bebas dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ini, represi yang dialami oleh media justru bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk ekonomi. Kayak misalnya represi dari pemilik media dan pemasang iklan.

Apa harapan Mas terhadap pers Indonesia di masa mendatang?
Harapan saya agar perusahaan media lebih memperhatikan kesejahteraan wartawan karena saat ini, tidak banyak perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup wartawan. Dengan meningkatnya kesejahteraan wartawan, maka kita juga dapat bekerja dengan lebih baik lagi.

EDY CAN (KONTAN)

Apakah Mas tahu hari ini hari pers nasional?
Tahu

Apakah arti Hari Pers Nasional buat Mas?
Biasa saja. Di kantor juga tidak pernah ada perayaan apa-apa.

Bagaimana menurut pendapat Mas kondisi pers saat ini?
Semakin membaik. Memang belum sempurna, tapi semakin membaik.

Apa harapan Mas terhadap pers Indonesia di masa mendatang?
Lebih baik kualitasnya dan juga pemerintah jangan alergi kalo dikritik.

DAHONO FITRIANTO (KOMPAS)

Apakah Mas tahu hari ini hari pers nasional?
Tahu, cuma saya khawatir hari pers nasional, sama seperti hari-hari peringatan nasional pada umumnya, semakin kehilangan maknanya.

Apakah arti Hari Pers Nasional buat Mas?
Biasa saja ya, dalam artian tidak memberi dampak yang signifikan. Di kantor juga tidak ada perayaan apa-apa.

Bagaimana menurut pendapat Mas kondisi pers saat ini?
Pers saat ini sedang berada di simpang jalan terutama terkait dengan berkembangnya media baru di bidang internet, televisi, kemudian ada yang namanya citizen journalism. Masih banyak informasi-informasi yang pers belum ketahui dengan baik seperti arti kebebasan pers itu apa, kemudian beda antara jurnalis dengan infotainment. Kalau menurut saya jelas, kuncinya ada di etika jurnalisme. Pers itu harus tahu dan paham akan etika jurnalisme, sementara kalo yang lainnya itu mereka dalam menjalankan tugasnya tidak menggunakan etika jurnalisme. Contohnya, citizen jurnalisme. Mereka kan dalam melaksanakan kegiatannya tidak menggunakan etika-etika jurnalisme, yang penting tanya kemudian tulis aja.

Apa harapan Mas terhadap pers Indonesia di masa mendatang?
Semakin banyak penghargaan-penghargaan terhadap profesi wartawan. Rendahnya penghargaan terhadap wartawan dapat menjadi pemicu masalah-masalah ketidakprofesionalan wartawan.

Lalu, buat rekan-rekan yang lain, apakah arti Hari Pers Nasional buat Anda sendiri?

Pada bulan lalu, beberapa orang pemimpin organisasi media serta korporasi media sudah mengadakan audiensi dengan Presiden SBY, menyampaikan berbagai rencana berkaitan dengan peringatan hari Pers Nasional 2010.

Margiono, Ketua Umum PWI, menyatakan bahwa perayaan hari Pers Nasional 2010 ini akan lebih berusaha lagi meningkatkan kualitas pers dan jurnalistik di Indonesia. Salah satu programnya adalah dengan mendirikan sekolah Jurnalistik Indonesia di enam propinsi di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Makassar, Samarinda, Palembang dan Riau. Menurut Margiono, pendirian sekolah jurnalistik ini akan dilakukan sepanjang tahun 2010 dan akan melibatkan kerja sama dengan pers, Depdiknas, UNESCO, Pemda setempat, dan kalangan perguruan tinggi.

Berbeda dengan tahun lalu yang diadakan di Jakarta, perayaan puncak hari Pers Nasional 2010 akan diadakan di kota Palembang. Presiden SBY juga menghadiri perhelatan di kota pempek ini, dan akan menyampaikan pidatonya di depan para pengusaha media, jurnalis, kalangan akademisi, serta unsur pemerintah daerah.

Selain di Palembang, perayaan hari Pers Nasional ini juga diadakan di kota-kota lain, seperti Solo dan Bali. Bentuk perayaan ini bermacam-macam, di Bali, misalnya, Ketua Dewan Kehormatan PWI Cabang Bali, Djesna Winada, memilih untuk mengungkapkan perspektif dan harapannya ke depan atas kondisi pers di Indonesia yang dianggapnya mampu memberangus ketidakadilan. Rekan PWI di Surakarta memilih untuk melakukan tirakatan pada hari Senin, 8 Februari, kemarin.

Apakah yang rekan-rekan lakukan untuk merayakan hari Pers Nasional?

Tiga orang yang terpilih mewakili pengusaha media adalah Bambang Harymurti, Margiono, dan Bekti Nugroho. Dari perwakilan masyarakat umum yang terpilih adalah Bagir Manan, Agus Sudibyo dan Wina Armada Sukardi. Sementara itu dari perwakilan pengusaha media ada ABG Satria Naradha, M. Ridlo Eisy, dan Zulfiana Lubis.

Para anggota Dewan Pers berharap agar anggota yang baru terpilih ini dapat semakin membawa aspirasi pers ke arah yang lebih baik. Hadirnya Bagir Manan yang juga adalah mantan Ketua Mahkamah Agung turut memberikan harapan agar konflik yang berhubungan dengan pers tidak diproses secara hukum pidana, tetapi dengan berdasarkan pada UU Pers.

Atas terpilihnya kesembilan orang anggota baru Dewan Pers, Anugerah Adiwarta Sampoerna mengucapkan selamat! Semoga pers di Indonesia akan terus meningkat kualitasnya.

Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana menyatakan bahwa sepanjang tahun 2008, tercatat bentuk kekerasan fisik terhadap jurnalis sebanyak 10 kasus dan nonfisik sebanyak 7 kasus. Sementara pada 2009, bentuk kekerasan fisik yang menimpa jurnalis

Beberapa kejadian tekanan baik secara fisik maupun nonfisik terhadap pers yang masih kita ingat diantaranya adalah kasus wartawan Makassar, Upi Asmaradhana, yang terancam masuk penjara setelah melakukan kritik terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat kepolisian setempat.

Kemudian, juga ada kasus penganiayaan jurnalis Sinar Harapan di Papua, Odeo Data Julia Vanduk ketika sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Tindakan kekerasan terhadap pers yang paling tragis justru terjadi di awal tahun 2009 ketika wartawan Radar Bali, AA Narendra Prabangsa, terungkap dibunuh terkait dengan pemberitaannya atas sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli.

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia juga sebelumnya mengeluarkan catatan serupa. AJI mencatat bahwa ada beberapa motivasi terjadinya kekerasan terhadap pers diantaranya yang paling banyak adalah karena pelaku tidak ingin jurnalis meliput suatu peristiwa tertentu, kemudian motivasi lain adalah karena pelaku kecewa dengan hasil liputan jurnalis serta ingin jurnalis mengungkap identitas narasumber yang dirahasiakan.

Sangat disesali memang ketika tahun 2009 memberikan catatan buruk terhadap dunia jurnalistik tanah air justru ketika masih hangat di ingatan kita awal tahun ini Presiden SBY menyatakan bahwa pers Indonesia paling bebas di Asia.

Kekecewaan atas meningkatnya tekanan terhadap kebebasan pers sempat juga dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara di medio tahun 2009. Ia menyatakan banyak kasus yang terjadi dimana dalam pelaksanaannya, sejumlah pers dan wartawan diancam pidana penjara.

Hal tersebut justru bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Undang-Undang Pers yang ada telah memberi amanat bagi pers untuk memberikan fungsi kontrol sosial dan melakukan fungsi pengawasan. Lalu, ketika tekanan semakin diberikan kepada pers, maka akan sulit sekali bagi mereka untuk dapat menjalankan fungsi-fungsinya tersebut.

Selain itu juga, ia mencatat peringkat kemerdekaan pers Indonesia justru semakin memburuk dari tahun ke tahun. Bayangkan, jika pada tahun 2001 Indonesia sempat menempati urutan pertama sebagai negara dengan kondisi pers terbebas dibandingkan seluruh negara di Asia, pada tahun 2008, Indonesia hanya menempati posisi 111 dari 173 negara untuk kategori kebebasan pers.

Menyedihkan bukan? Lalu, apakah kita semua akan membiarkan keadaan ini berlarut-larut? Sebagai bagian dari insan jurnalistik, apakah rekan-rekan memiliki pendapat sendiri terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap pers?

Semoga di tahun ini setiap lembaran memiliki makna, dan setiap lembaran bermanfaat.

Selamat tahun baru 2010. Semoga tahun ini membawa lebih banyak sukses untuk kita semua.