Pemenang kategori feature bidang Ekonomi dan Bisnis

Suara bising tidak lagi terdengar dari bengkel-bengkel rumahan tempat pengecoran logam di Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Yang terasa hanya kesunyian suasana desa. Kesibukan ribuan pekerja yang mengecor logam memang sudah jauh berkurang. Padahal, tadinya Ceper dikenal sebagai sentra 350-an industri kecil cor logam dengan berbagai produk, seperti pompa air, rantai mobil, blok rem, dan komponen otomotif lainnya.

“Mereka sudah banyak yang gulung tikar,” ujar Achmad Safiun, Ketua Umum Asosiasi Pengecoran Logam Indonesia. Itu sudah terjadi sejak 2004, saat terjadi kelangkaan scrap (bahan baku besi) dan kokas (batu bara untuk bahan bakar). Pada tahun lalu, setelah beralih ke energi listrik, mereka kembali terkena dampak tarif listrik multiguna yang 30 persen lebih mahal dari tarif biasa, sehingga ongkos produksi melonjak.

Tahun ini, nasib mereka semakin sekarat setelah terkena dampak lonjakan harga bahan bakar hingga 126 persen pada Oktober 2005. Daya beli masyarakat yang menurun dan pesanan dari industri otomotif yang juga merosot membuat produk made in Ceper tidak laku. “Mereka sudah jatuh, ketimpa tangga,” kata Safiun. “Yang masih hidup bisa dihitung dengan jari.”

Industri kecil cor logam hanya salah satu contoh industri yang terkena dampak kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Industri lain yang terkena adalah industri mobil, tekstil, dan produk tekstil, hingga industri pengolahan.

Beban dunia usaha semakin bertambah setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga secara drastis menjadi 12,75 persen pada Desember 2005 untuk mengimbangi tingginya inflasi akibat kenaikan harga BBM—dan melemahnya kurs rupiah. “Kerusakan ekonomi menjadi fatal dan meluas,” ujar ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Berbagai kebijakan itu memang pada akhirnya memukul balik dunia usaha maupun masyarakat. Dunia usaha mau tidak mau harus menaikkan harga jual untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi. Di sisi konsumen, daya beli anjlok karena seluruh biaya hidup melonjak, mulai dari makanan sampai transportasi.

Akibatnya, dunia usaha mesti mengurangi produksi. Tak sedikit buruh pabrik yang dirumahkan atau diberhentikan. Angka pengangguran dan kemiskinan pun bertambah. “Karena besaran kenaikan harga BBM ugal-ugalan, ekonomi rusak hanya dalam sebulan,” kata Faisal.

Harapan bahwa ekonomi akan membaik pun semakin tipis. Kondisi ini tentu saja bertolak belakang dengan janji-janji SBY-JK di saat awal kampanye calon presiden bahwa ekonomi akan tumbuh rata-rata 6,6 persen per tahun. Tahun ini, pemerintah terpaksa menurunkan target pertumbuhan dari 6,1 persen menjadi 5,8 persen.

Padahal, SBY-JK dihadapkan pada angka pengangguran terbuka yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya 2 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. Pada saat awal memerintah jumlah pengangguran terbuka masih sekitar 9,8 persen, namun tahun ini diperkirakan melonjak menjadi sekitar 11 persen.

Sekarang, di bawah tim ekonomi baru yang dipimpim Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Boediono, stabilitas ekonomi mulai terjaga. Kurs rupiah relatif stabil di kisaran Rp 9.000-9.500 per dolas AS, inflasi tahunan mulai bisa ditekan hingga sekitar 7 persen pada akhir tahun ini, serta cadangan devisa meningkat hingga di atas US$ 42 miliar.

Sayangnya, stabilitas makroekonomi tersebut tak cukup mendorong sektor riil bergerak. Daya beli masyarakat belum benar-benar pulih. Dampak kenaikan suku bunga terhadap perbankan masih terasa, meskipun BI terus berusaha menurunkannya. Awal Oktober lalu, BI rate—sebagai patokan suku bunga perbankan—sudah di angka 10,75 persen. Sudah turun 200 basis poin dibanding 10 bulan lalu.

Namun, pengelola perbankan terlihat masih ekstra hati-hati menurunkan suku bunga pinjaman. Bahkan menurut Direktur Riset Ekonomi BI Perry Warjiyo, perbankan lambat menurunkan suku bunga pinjaman sehingga masih tetap di kisaran 16-17 persen. “Bankir di sini belum banyak berubah,” ujar Faisal.

Pola pikir mereka masih mengikuti pola Orde Baru, yang hanya bisa memberikan pinjaman kepada konglomerat. Bedanya, sekarang mereka lebih suka menanamkan duitnya di SBI. “Tidak perlu kerja keras sudah bisa untung. Jadi, mengapa harus repot-repot menyalurkan pinjaman ke sektor riil yang justru berisiko?” ujar seorang pejabat BI.

Akibat pola pikir seperti itu, penyaluran kredit bank tetap saja seret. Dalam tujuh bulan pertama, pertumbuhan kredit perbankan hanya 3,9 persen. Jumlah itu masih jauh dari target bank sentral pada tahun ini bahwa kredit baru akan tumbuh 18 persen atau Rp 160 triliun. Kalau kredit perbankan sebagai darah untuk mengalirkan roda perekonomian masih seret, tentu muskil mendorong-dorong industri supaya lari lebih cepat.

Apatah lagi, investasi baik asing maupun domestik juga masih tersendat. Hasil survei Bank Indonesia pada semester I terhadap 111 pengusaha menunjukkan hanya 21 persen yang berminat menambah investasi. Selebihnya tidak mau berinvestasi karena berbagai alasan, seperti keuangan kurang memadai, kapasitas produksi masih berlebih, permintaan sedang lesu, atau menunggu kondisi ekonomi membaik.

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi, seperti paket perbaikan iklim investasi dan pengurangan ekonomi biaya tinggi, paket percepatan infrastruktur, serta percepatan pelaksanaan APBN dan APBD. Paket-paket kebijakan itu diterbitkan untuk mempercepat pergerakan ekonomi. “Sayang, implementasi di lapangan tidak jalan,” ujar Haryadi B. Sukamdani, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Bidang Perpajakan.

Upaya perbaikan iklim investasi juga sudah diupayakan melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan dan RUU Investasi. Namun, kendati sudah memakan waktu 3,5 tahun, pembahasan RUU Perpajakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak berjalan lancar. “Kita lebih senang debat kusir yang tidak perlu,” kata Haryadi. Padahal negara-negara lain sudah berlomba-lomba memperbaiki iklim investasinya, sehingga Indonesia semakin ketinggalan jauh.

Begitupun dengan percepatan proyek infrastruktur. Pemerintah sudah mengundang para calon investor dalam Infrastructure Summit I, namun tidak ada hasil karena belum diikuti dengan perubahan kebiijakan. Problem pembebasan lahan, jaminan pemerintah atas proyek listrik, serta pendanaan awal masih menghantui mereka yang ingin menanamkan modalnya.

Infrastructure Summit II akan digelar pada November nanti, namun banyak kalangan mengkhawatirkan rencana ini pun akan kembali gagal. Karena itu, wakil Presiden Jusuf Kalla sampai turun tangan menegur para pejabat eselon satu yang bertanggung jawab dalam sebuah pertemuan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional beberapa waktu lalu. Tentunya agar Infrastructure Summit II tidak lagi gagal.

Persoalan lain yang lebih memprihatinkan adalah banyaknya pemerintah daerah—melalui bank pembangunan daerah—yang menyimpan duitnya di SBI. Pemerintah pusat mempercepat pencairan dana anggaran ke daerah secara besar-besaran pada awal tahun agar segera digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah. Namun, duit itu malah ditanamkan di SBI. Sampai akhir Agustus, sekitar Rp 45 triliun dana daerah ngendon di SBI.

Tataran politik baru melalui otonomi daerah, menurut Perry Warjiyo, menjadi salah satu sebab mengapa anggaran daerah tidak bisa segera dimanfaatkan. Contohnya di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Proses anggaran baru dimulai Mei, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pleno di DPR Daerah. Gambar proyek baru bisa dilakukan Juli. Birokrasi anggaran begitu panjang sehingga mereka memilih menyimpan duit di SBI.

Dengan sederet problem tersebut, Indonesia tak ubahnya tengah berusaha keras mendorong kereta mogok. Namun, tidak berarti tak ada sinar di ujung lorong panjang yang gelap ini. Berbekal berbagai kebijakan yang sudah dirilis, sejumlah pengusaha yakin perekonomian Indonesia bakal pulih.

Yang harus dilakukan pemerintah, menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Handaka Santosa, adalah mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan agar paket-paket kebijakan itu bisa dijalankan. “Yang penting di sini adalah fungsi leadership,” kata Handaka. Artinya, pemimpin harus segera memberikan arahan jelas, berani, dan tidak mengambang.

Pendeknya, kata Haryadi, pemerintah harus segera mengupayakan agar berbagai proyek infrastruktur yang penting cepat dibangun, pembahasan RUU Perpajakan dan RUU Investasi bisa diselesaikan akhir tahun ini. Yang juga penting adalah bagaimana para bankir lebih berani menyalurkan kredit ke sektor produktif agar dampaknya benar-benar menyentuh masyarakat luas.

Apalagi, saat ini momentumnya tepat. Penurunan BI rate dan suku bunga SBI terus berlanjut. Bank sentral memperkirakan akhir tahun ini BI rate dan suku bunga SBI sudah satu digit. Penurunan suku bunga ini tentu saja diharapkan diikuti oleh sektor perbankan. Jika terlaksana, di satu sisi dunia usaha akan kembali mendapatkan “darah segar”, di sisi lain permintaan domestik diperkirakan bakal meningkat.

Perekonomian global pun sudah berada pada kondisi yang lumayan setelah harga minyak terus bergerak turun mencari keseimbangan baru. Ini akan mendorong produsen menaikkan produksi ekspor. Dalam beberapa tahun mendatang, menurut Perry, kenaikan permintaan tersebut akan mendorong investasi. Dorongan investasi akan lebih besar lagi jika kendala iklim investasi dan infrastruktur segera diatasi.

Jika semuanya berjalan baik, bolehlah Indonesia mengharapkan pertumbuhan ekonominya akan lebih tinggi. Dengan begitu, berbagai problem nyata seperti pengangguran dan kemiskinan bisa segera diatasi. Namun, perekonomian bukanlah sesuatu yang serba pasti. Apa pun bisa terjadi. Karena itu, Indonesia sebaiknya menghindari keyakinan diri yang kelewat tinggi. Bekerja keras, termasuk juga memberantas korupsi, adalah pilihan yang tidak bisa ditawar.